Flash News
No posts found

Rawan Kecurangan, Muncul Desakan Perbup Perangkat Desa Direvisi

Kepala Inspektorat Kab. Rembang, Fakhrudin (kaos putih) menerima warga yang mengadukan polemik penerimaan seleksi perangkat desa, Jum’at pagi (08/12).

Kepala Inspektorat Kab. Rembang, Fakhrudin (kaos putih) menerima warga yang mengadukan polemik penerimaan seleksi perangkat desa, Jum’at pagi (08/12).

Rembang – Seorang warga, Jum’at pagi (08 Desember 2017) mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Rembang, untuk mengadukan persoalan seleksi perangkat desa yang terindikasi ada kecurangan. Ia bahkan mendesak Peraturan Bupati No. 16 tahun 2017 tentang Perangkat Desa direvisi, supaya tidak memicu pemahaman yang multi tafsir.

Abdul Mun’im, mengungkapkan dirinya menemui Kepala Inspektorat, lantaran belakangan ini cukup banyak menerima informasi terkait kejanggalan seleksi perangkat desa. Warga desa Sidorejo kecamatan Sedan tersebut datang selaku masyarakat yang ingin kedepan ada perbaikan, selama proses seleksi perangkat desa.

Ia secara khusus menyoroti pasal 12 ayat 9 tentang bobot nilai pengabdian, rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa dan panitia, guna memuluskan jalan peserta tertentu. Klasifikasi nilai maksimal 7 bagi pendaftar perangkat desa yang menduduki pengurus BPD dan lembaga kemasyarakatan desa, kemudian pengabdian di tingkat RT/RW diberi nilai maksimal 5, tidak disebutkan secara spesifik.

Akibatnya, terdapat celah untuk mengotak – atik. Manakala pendaftar kebetulan dekat dengan Kepala Desa, bisa saja dibuatkan surat keputusan (SK) masuk dalam lembaga kemasyarakatan desa. SK tersebut menjadi dasar panitia memberikan bobot nilai pengabdian, setelah berembug dengan Kepala Desa. Penetapan nilai paling banyak 7, rentan menjadi komoditas penyalahgunaan kewenangan. Maka revisi diperlukan, agar ketentuannya semakin rinci.

“Kalau ada orang nggak terdengar pengabdiannya di desa, tapi tiba – tiba memperoleh nilai pengabdian, kan ya lucu dan memancing situasi kurang kondusif di desa. Pemahaman desa itu macam – macam lho mas. Daripada menuai polemik, saya mendesak Perbup direvisi saja. Saya akan buat surat tertulis. Harapannya lebih detail siapa saja yang berhak mengantongi nilai pengabdian dan berapa bobotnya, “ ujarnya.

Mun’im menambahkan pada pasal 16 ayat 1 disebutkan pelamar, bakal calon atau calon, masyarakat, organisasi masyarakat maupun LSM bisa melaporkan dugaan pelanggaran seleksi perangkat desa. Namun ia menyayangkan pada pasal 16 ayat 2, laporan dibatasi paling lambat 24 jam, terhitung sejak diketahui terjadinya pelanggaran. Menurutnya ketentuan itu juga layak direvisi, karena sama saja membuat ruang gerak pelapor sangat terbatas.

“Kenapa tidak diberi waktu agak longgar, sehingga masyarakat lebih leluasa ketika akan menyampaikan laporan. Kesannya sangat memagari, agar tidak ada laporan, masak cuman sehari. Pekan depan, saya dapat info rekan dari kecamatan Pancur akan melaporkan dugaan pelanggaran seleksi perangkat ke Inspektorat, “ imbuhnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Fakhrudin menanggapi instansinya siap menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran seleksi perangkat desa. Tapi menyangkut regulasi aturan yang dianggap perlu perbaikan, ia menyarankan masyarakat membuat laporan tertulis ditujukan kepada Bupati, dengan tembusan Bagian Hukum.

“Inspektorat sebagai auditor, hanya menangani kasus per kasus saja, bukan masalah aturan hukumnya. Kalau kita masuk kesana, melampaui batas kewenangan namanya. Monggo – monggo saja kalau ada laporan dari warga, nanti akan kami dalami, apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Nanti kami cocokkan dengan aturan yang ada,  “ tutur Fakhrudin.

Sebelumnya, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyampaikan pemberian nilai pengabdian merupakan bentuk penghargaan masyarakat yang telah mengabdi di desa. Maksud dan tujuannya baik. Kalau belakangan muncul tudingan disalahgunakan, bukan ranah Pemkab Rembang untuk menangani, lantaran seleksi perangkat desa sepenuhnya kewenangan panitia tingkat desa.

“Menurut saya rambu – rambu di Perbup sudah jelas kok. Tinggal bagaimana desa dan panitia mengaplikasikan. Apabila terdengar suara miring, itu kasuistis dan nggak bisa disamaratakan. Pada umumnya banyak yang puas dengan pelaksanaan seleksi kali ini, “ tandasnya. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *