Flash News
No posts found

Sisi Lain Penghematan, Dibalik 6 Hari Kerja

Pegawai di lingkungan Setda Rembang masuk kerja, Sabtu pagi. (gambar atas) Petugas Satpol PP membawa absen pegawai dari masing – masing bagian.

Pegawai di lingkungan Setda Rembang masuk kerja, Sabtu pagi. (gambar atas) Petugas Satpol PP membawa absen pegawai dari masing – masing bagian.

Rembang – Sabtu (06 Januari 2018) menjadi hari pertama bagi aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang, menikmati rangkaian 6 hari kerja, setelah diterbitkan Peraturan Bupati No. 46 tahun 2017. Sebelumnya, sejak tahun 2012 lalu, mereka tiap Sabtu libur, mengikuti ritme 5 hari kerja.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan dengan sistem baru bisa menghemat biaya rekening air dan listrik di lingkungan kantor, karena pihaknya mengefisienkan waktu.

“Coba bayangkan kalau pulang jam 4 sore, berarti ada perbedaan waktu 2 jam. Jum’at pulang jam 11, Sabtu hanya sampai pukul 12.30, efisiensinya 4,5 jam. Dari sisi ekonomi, rekening listrik dan air, dapat ditekan. Dari segi sosial, budayanya warga minta pelayanan dibawah jam 1. Beda dengan kota besar, seperti Semarang atau Surabaya. Jadi kami nggak mau ikut ikutan yang lain. Lagipula sisi regulasinya membolehkan, “ jelas Bupati.

Abdul Hafidz menambahkan bagaimanapun program 6 hari kerja tetap lebih efektif dalam melayani masyarakat, ketimbang 5 hari kerja. Pegawai pun bisa menghemat pengeluaran, karena tidak perlu makan siang di kantor. Begitu pulang pukul 14.00 WIB antara Senin – Kamis, pegawai bisa makan siang di rumah.

“Pelayanan akan nyambung dengan desa, sama – sama 6 hari kerja, apalagi desa paling dekat dengan masyarakat. Lha kalau kita 5 hari, berarti nggak nyambung. Kondisi sekarang, pegawai bisa makan di rumah dan langsung ketemu keluarga. Pas anak pulang sekolah. Jadi kita ingin wujudkan harmonisasi keluarga, “ imbuhnya.

Seorang warga Desa Tulung Kecamatan Pamotan, Lasno mengaku lega setelah Pemkab Rembang memberlakukan 6 hari kerja atau sampai hari Sabtu. Ia beralasan warga yang ingin mendapatkan pelayanan Hari Sabtu, bisa dilayani dengan optimal.

“Amat sangat setuju dengan 6 hari kerja. Misalnya kita minta surat di desa dibuatkan, kecamatan dilayani tapi kalau ke kabupaten sering nggak buka. Memang ada petugas piket di instansi pelayanan, tapi nggak optimal. Saya sebagai warga ya setuju, pelayanan jadi nggak terkatung katung. Alhamdulilah banget pokoknya, “ ujar Lasno.

Jika birokrasi Pemkab Rembang pindah dari 5 hari ke 6 hari kerja, sejumlah instansi vertikal yang menginduk dengan pusat masih memberlakukan 5 hari kerja, sehingga hari Sabtu tetap libur. Diantaranya Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Kementerian Agama. (MJ – 81).

2 Komentar

  1. buroh angon wedus

    Mulihe jam loro yo boss, ora jam setengah loro, seminggu tetep telung puloh pitu setengah jam, nek kurang mengko lak ditegur karo menteri panrb,

  2. Redaksi

    Siap Bossss

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *