Flash News
No posts found

Puluhan PPDP Terindikasi Anggota Parpol, Panwas Pemilu Layangkan Surat

Suasana komisioner Panwas Pemilu Kabupaten Rembang menggelar pertemuan dengan jajaran Panwas Kecamatan. Pengawasan jelang Pilkada Jawa Tengah menjadi fokus pembahasan.

Suasana komisioner Panwas Pemilu Kabupaten Rembang menggelar pertemuan dengan jajaran Panwas Kecamatan. Pengawasan jelang Pilkada Jawa Tengah menjadi fokus pembahasan.

Rembang – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang menemukan 22 orang calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terindikasi sebagai anggota partai politik. Mereka tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Lasem, Sale, Pancur, Rembang, dan Kecamatan Bulu. Bahkan ada 1 calon PPDP di Kecamatan Sulang, pernah menjadi calon legislatif pada Pemilu 2014 lalu.

Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, Kamis siang (11 Januari 2018) mengatakan pihaknya mencocokkan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) pada berita acara penelitian administrasi keanggotaan partai politik, dengan nama – nama calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Karena ada kesamaan nama dan NIK, maka Panwas Pemilu melayangkan datanya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang.

Totok menimpali PPDP tersebut akan bertugas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya harus netral dan terbebas dari keanggotaan partai politik. Kalau tidak, maka rawan terjadi konflik kepentingan.

“Temen – temen Panwascam kan menyandingkan data, dari kesamaan identitas itu kita serahkan kepada KPU. Kalau anggota partai politik, dikhawatirkan tidak netral. Karena ini masih calon, segera saja dikroscek. Kalau memang terbukti ya harus diganti, “ jelas Totok.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, Minanus Su’ud menyatakan pihaknya menggelar rapat pleno dulu, untuk menindaklanjuti temuan itu. Salah satu hasil rapat, mengirim surat perintah ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), guna mengecek data calon PPDP.

Apabila benar terindikasi menjadi anggota partai politik, maka PPK diminta mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada 2 pilihan, tetap akan menjadi PPDP dengan konsekuensi mundur dari anggota partai politik atau memilih bertahan menjadi anggota partai.

“Kadang mereka nggak tahu identitas KTP nya digunakan untuk syarat partai politik. Atau bisa saja karena pengurus partai politik belum mengkonfirmasi. Nah, kemungkinan seperti ini akan ketahuan saat PPK turun langsung. Tapi yang jelas temuan Panwas Pemilu pasti kami tindaklanjuti, “ tandasnya.

Jumlah PPDP di Kabupaten Rembang nantinya sebanyak 1.300 orang, sesuai dengan tempat pemungutan suara (TPS). Menurut rencana PPDP akan ditetapkan pada tanggal 17 Januari, kemudian tanggal 18 Januari dilanjutkan pemberian bimbingan tekhnis. Setelah itu, tanggal 20 Januari 2018, diadakan pencocokan dan penelitian data pemilih serentak secara nasional. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *