Flash News
No posts found

Tawarkan Pilihan, Tetap Netral Atau Hukuman Penjara Menanti

Kalangan Kepala Desa di Kabupaten Rembang menerima sosialisasi seputar netralitas menghadapi Pilkada Jateng, Sabtu pagi.

Kalangan Kepala Desa di Kabupaten Rembang menerima sosialisasi seputar netralitas menghadapi Pilkada Jateng, Sabtu pagi.

Rembang – Perangkat desa maupun kepala desa yang terbukti tidak netral dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, terancam hukuman penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan penjara, denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 Juta.

Komisioner Panwas Pemilu Kabupaten Rembang, M. Dhofarul Muttaqin mengatakan ancaman hukuman penjara itu dibeberkan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada yang berlangsung di aula Hotel Puri Rembang, Sabtu (27 Januari 2018).

Dhofarul mengungkapkan ada beberapa regulasi yang mengatur tentang netralitas perangkat dan kepala desa. Diantaranya Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah, kemudian Undang – Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa. Intinya perangkat desa maupun kepala desa dilarang terjun ke dalam pusaran politik praktis. Netral artinya tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

“Kades yang bermain politik praktis, jelas dikenakan sanksi pidana. Aturannya sudah kuat kok. Kades dilarang menjadi pengurus partai politik dan terlibat dalam kampanye, “ tegas Dhofarul.

Untuk mengingatkan kembali posisi kepala desa, pihaknya menggelar sosialisasi bagi 294 kepala desa/lurah di Kabupaten Rembang, supaya mereka benar – benar menjaga netralitas, meski tetap memiliki hak pilih.

Hal ini sebagai bentuk pencegahan, jangan sampai kepala desa terjerumus pada politik praktis. Apalagi sampai aktif mengarahkan warganya atau menghadiri kampanye pasangan calon tertentu.

“Ini bagian dari Panwas dalam rangka pencegahan. Kita hadirkan narasumber dari pak Bupati, Kejaksaan Negeri dan pengurus paguyuban kepala desa. Surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mempertegas netralitas aparatur sipil negara, TNI/Polri, termasuk kepala desa. Jadi menurut saya acara seperti ini penting, “ imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Kaliori, Sutono menjelaskan kepala desa harus tetap pintar menempatkan diri. Apalagi seiring dengan kemajuan tekhnologi, perilaku seorang kepala desa mudah terpantau masyarakat. Begitu dicurigai tidak netral, bisa saja gambar diupload ke media sosial. Menurutnya, masyarakat sekarang semakin cerdas dalam menentukan pemimpin.

“Di undang – undang sudah mengatur kayak gitu, ya kita berupaya untuk mematuhi. Bagaimana pinter – pinternya membawa diri. Kalau di desa saya, nggak sampai saya mengarahkan pilihan. Lha wong pemilih sekarang sudah bisa meraba – raba sendiri, mana yang pantas dipilih, “ ungkap Sutono.

Sutono menambahkan dalam beberapa kali kesempatan pertemuan dengan kepala desa, pengurus paguyuban juga kerap menyebarkan kampanye netralitas. Umumnya mereka sudah memahami, tinggal melaksanakan, utamanya pada waktu masa kampanye hingga pemungutan suara. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *