Flash News
No posts found

Dipermainkan, Nelayan Cantrang Semakin Bingung

Sejumlah anak nelayan di Rembang menolak kebijakan larangan jaring cantrang.

Sejumlah anak nelayan di Rembang menolak kebijakan larangan jaring cantrang.

Rembang – Nelayan cantrang semakin dibuat bingung oleh kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Pasalnya, saat demo massa nelayan cantrang di Jakarta tanggal 17 Januari 2018 lalu, Presiden Joko Widodo membolehkan nelayan cantrang melaut, tanpa batasan area. Namun belakangan muncul surat dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan tertanggal 07 Februari 2018, membuat nelayan cantrang seperti dipermainkan.

Dalam surat  itu menegaskan bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 71 yang salah satunya melarang jaring cantrang tidak dicabut alias tetap berlaku. Maka pihak kementerian tidak akan menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada pelaku usaha yang menggunakan alat tangkap terlarang.

Selain itu Syahbandar tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat yang ditujukan kepada Kapolri, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Badan Keamanan Laut RI tersebut, membolehkan nelayan cantrang melaut menangkap ikan, asalkan hanya berada di jalur 2 Pantai Utara Jawa atau maksimal 12 Mil dari bibir pantai. Jika melaut di atas zona 12 Mil, tanpa mengantongi perizinan yang sah, maka akan diproses hukum, sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu pemilik kapal cantrang dari Kelurahan Magersari, Rembang, Joko Supriyadi menyatakan ketentuan itu sangat merugikan, lantaran nelayan cantrang juga dibebani pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menuding ada beberapa bagian yang kontradiktif. Misalnya soal pembayaran PNBP, bukankah hal itu kewenangan pemerintah pusat ? Sementara di sisi lain kementerian hanya membolehkan nelayan cantrang melaut di bawah 12 Mil, yang merupakan zona perairan kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Dasar penerbitan surat adalah pertemuan bersama Presiden di Istana Negara dan surat dari Gubernur Jawa Tengah. Padahal surat dari kementerian mencakup pengguna nelayan cantrang di Jawa Timur juga. Jadi saya kira dasar dari penerbitan surat ini acak – acakan, “ ujarnya.

Joko yang juga anggota DPRD Rembang ini menambahkan sejumlah kapal cantrang dari Kabupaten Rembang tetap nekat berangkat melaut, meski belum mengantongi perizinan. Alasannya, sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden dan terdesak kebutuhan ekonomi. Tiap kapal dibekali petisi istana, tentang keputusan presiden yang ditandatangani oleh perwakilan 5 orang nelayan dan 4 Bupati/Walikota, surat telegram dari Kapolda dan video Presiden maupun Kapolri yang menjamin nelayan cantrang tidak diproses secara hukum. Nelayan pun enggan mencari ikan di bawah 12 Mil, karena hasil tangkapan tak seberapa.

“Lha pak Presiden membolehkan melaut kok, ya sudah ada yang berangkat. Meski lisan, tapi kan jelas sekali perintahnya. Jadi tiap kapal, nelayan bawa petisi istana, surat telegram Kapolda dan video sambutan bapak Presiden sama bapak Kapolri yang menjamin aktivitas nelayan cantrang. Kalau ada aparat, ya nelayan tinggal tunjukkan saja, “ imbuh politisi PKS ini.

Melihat perkembangan tarik ulur pemerintah pusat mengenai jaring cantrang, kalangan nelayan, pemilik kapal, maupun pelaku usaha perikanan di Kabupaten Rembang akan berembug, Jum’at malam (09/02/2018). Bisa saja nantinya akan kembali menggelar aksi demo, gara – gara menilai antara arahan Presiden dengan kebijakan di tingkat kementerian tidak sejalan. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *