Flash News
No posts found

Polemik Cantrang : Kementerian Beberkan Status Izin Dan Fungsi VMS

Surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pemilik kapal cantrang. (gambar atas) petugas dari kementerian mengecek bagian mesin kapal cantrang, Selasa (13/02).

Surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh pemilik kapal cantrang. (gambar atas) petugas dari kementerian mengecek bagian mesin kapal cantrang, Selasa (13/02).

Rembang – Kementerian Kelautan Dan Perikanan memastikan pemberian izin kepada kapal cantrang, bukan untuk perpanjangan operasional izin jaring cantrang.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Syarif Widjaja menyatakan dalam konteks pengurusan izin ini tidak menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan alat tangkap cantrang. Hal itu karena pemerintah masih memberlakukan pelarangan jaring cantrang.

Izin yang dikeluarkan berupa Surat Izin Berlayar sifatnya sementara, dengan syarat melewati cek fisik kapal, pemilik kapal diwawancara tentang kesanggupan bersedia mengganti alat tangkap selain cantrang, memasang Vessel Monitoring System (VMS) dan mau membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kita tidak mengenal adanya nama cantrang, jadi kita nggak bisa izinkan untuk cantrang. Kita beri surat keterangan melaut sementara, jadi mereka bisa berlayar, tentu setelah memenuhi syarat. Contohnya pemilik kapal, dia harus datang sendiri untuk kami wawancara, “ jelasnya.

Khusus pemasangan VMS, Syarif menyatakan bagian ketentuan internasional untuk kapal di atas 30 GT. Sarana pendeteksi posisi kapal seperti GPS tersebut, bermanfaat bagi kepentingan kapal nelayan sendiri. Semisal kalau terjadi kecelakaan di tengah laut, cepat diketahui titik koordinatnya, sehingga upaya pertolongan lebih cepat. Selain itu, dengan terpasang VMS, dapat diketahui pergeseran kapal, sudah penuh atau masih longgarkah sebuah wilayah pengelolaan perikanan, guna menentukan peluang perizinan baru.

Biaya VMS ditanggung pemilik kapal. Pihak kementerian mempersilahkan untuk langsung berkoordinasi dengan penyedia. Kebetulan ada beberapa provider siaga di gerai pelayanan.

“Kita bisa tahu lokasi kapal di mana. Kalau ada kecelakaan, kemana Tim SAR bergerak. Kemudian izin dari kementerian bisa keluar, tergantung daya dukung wilayah pengelolaan perikanan. Boleh untuk 1.000 atau 2.000 kapal. Lha dengan VMS, kita bisa atur perizinan setelah melihat kepadatan kapal. Kan terhubung dengan control room kita, “ terang Syarif.

Salah satu penyedia VMS dari Jakarta yang membuka pelayanan di kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung menyebutkan harga piranti tersebut, pada kisaran Rp 5,8 Juta setiap unit. (MJ – 81).

1 Komentar

  1. konveksi di jakarta utara

    Dicabut saja izinnya jika sudah merugikan konveksi baju murah bandung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *