Flash News
No posts found

Kerahkan Pasukan Cyber, Kapolres Ingatkan Sejumlah Larangan Untuk Jajarannya

Aparat Polres Rembang yang membidangi tekhnologi informasi, memperagakan patroli dunia maya.

Aparat Polres Rembang yang membidangi tekhnologi informasi, memperagakan patroli dunia maya.

Rembang – Polres Rembang menggencarkan patroli di dunia maya, untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax (bohong), yang rawan semakin banyak bermunculan, menjelang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 27 Juni 2018.

Kapolres Rembang, AKBP Pungky Bhuana Santosa menjelaskan patroli tersebut, menelisik perkembangan di media sosial, kemudian memantau media – media berpengaruh, terutama yang ada di Kabupaten Rembang. Ia menegaskan penyebaran kabar bohong tidak akan ditolelir lagi, lebih – lebih yang rawan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi akan berupaya menindaklanjuti, sekaligus mendinginkan dengan tanggapan informasi yang benar. Ia memerintahkan kepada anggotanya dalam pasukan cyber, bekerja sama dengan pihak – pihak lain, agar penyebaran berita bohong cepat ditangkal.

“Berita yang benar maupun tidak benar, kami telusuri. Kalau kemarin sifatnya baru pencegahan, tetapi sekarang sudah harus ditindaklanjuti serius. Semisal ada isyu mengenai penyerangan tokoh – tokoh agama. Polri sudah mengumumkan bukan diskenario, tapi terjadi karena ada latar belakangnya. Nah, mendekati Pilkada Jawa Tengah ini, kami perintahkan pasukan cyber lebih intens, “ tutur Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan kepada jajarannya, bisa menjaga netralitas selama menjalankan tugas – tugas pengamanan, menghadapi Pilkada serentak dan Pemilu Legislatif 2019.

Ada sejumlah larangan, diantaranya dilarang menyebarkan janji pasangan calon maupun tim sukses calon, dilarang menjadi pembicara atau narasumber saat deklarasi pasangan calon maupun rapat kampanye, kecuali dalam rangka pengamanan yang dilengkapi surat perintah, dilarang mempromosikan atau menanggapi gambar calon di media apapun, dilarang foto bersama dengan calon, serta dilarang memberikan fasilitas dinas kepada pasangan calon maupun Caleg.

“Jadi kita harus pintar membawa diri, netralitas nggak bisa ditawar lagi. Sudah ada rambu – rambunya, mohon dapat dipahami dan dijalankan, “ imbuhnya.

Sementara itu, seorang pegiat media sosial di Rembang, Sutejo mengakui sulit membendung potensi kabar bohong, karena semakin menjamurnya media sosial. Maka ia berharap ketentuan bahwa penyebar berita bohong maupun ujaran kebencian diancam hukuman 6 tahun penjara, terus disosialisasikan.

“Tujuannya untuk mengerem perilaku warga. Jangan sampai kebablasan dalam menggunakan media sosial. Saya kira warga di pelosok pedesaan, masih banyak yang belum tahu konsekuensi hukumnya, “ ungkap Sutejo. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *