Flash News
No posts found

Ratusan APK Ditertibkan, Termasuk Milik Kandidat Cawapres

Penertiban alat peraga kampanye di Rembang, Selasa (06/03).

Penertiban alat peraga kampanye di Rembang, Selasa (06/03).

Rembang –  Sebanyak 221 Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal yang terpasang di berbagai lokasi di Kabupaten Rembang ditertibkan. Rinciannya, 183 buah dicopot pada bulan Februari lalu dan 38 buah ditertibkan sepanjang hari Selasa (06 Maret 2018).

Penertiban dilakukan oleh jajaran Panwas Kabupaten Rembang, Satpol PP, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) yang ada di masing-masing kecamatan. Jenis APK ilegal berupa spanduk, baliho, banner, dan lainnya. Ada yang bergambar pasangan calon (Paslon) Gubernur – Wakil Gubernur Jateng maupun ketua partai politik. Termasuk atribut dua kandidat Calon Wakil Presiden, Muhaimin Iskandar dan Romahurmuzzy. Khusus bendera partai politik masih diperbolehkan.

Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto menyatakan Pemasangan APK tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk APK ilegal bergambar paslon Pilgub Jateng, tidak sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2017. Sebab, APK yang difasilitasi oleh KPU Jateng masih dalam proses pencetakan.

“Memang paslon bisa menduplikasi APK sebanyak 150% dari jumlah yang ditentukan oleh KPU, namun APK yang diproduksi KPU saja hingga saat ini belum keluar, bagaimana diduplikasi,” ucapnya.

Adapun penertiban APK yang bergambar ketua partai politik mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 216/PL.015.5-SD/06/KPU/II/2018. Isinya, partai politik dilarang kampanye sebelum mulai masa kampanye, sebagaimana tertuang dalam Pasal 276 undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurutnya, baliho bergambar ketua Parpol melanggar Undang-Undang Pemilu 7 Tahun 2017. Sebab, saat ini definisi kampanye bukan hanya untuk menyampaikan visi misi, melainkan juga memasukkan citra diri. Citra diri yang dimaksud bisa berupa foto orang dan logo parpol.

Totok menambahkan barang bukti 221 alat peraga kampanye disimpan di Sekretariat Panwas Pemilu maupun kantor Satpol PP. Seandainya ada pengurus partai atau tim sukses meminta, tetap akan ditolak. Ia memperkirakan pemasangan APK ilegal akan terjadi lagi, mengingat sanksinya hanya berupa sanksi administratif.

“Ya janganlah, itu kan barang bukti pelanggaran. Sudah kami buatkan berita acaranya kok. Kalau diambil kembali, bisa dipasang lagi nanti, “ kata pria warga Desa Mlawat Kecamatan Pamotan ini.

Sebelum penertiban, Totok memastikan sudah berkoordinasi dengan tim kampanye masing – masing pasangan calon dalam Pilkada Jateng, maupun pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Rembang. Dengan menyampaikan sejumlah aturan, diharapkan pelanggaran serupa tidak terulang lagi. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *