Flash News
No posts found

Belum Kebagian, Petani Tembakau Pertanyakan DBHCHT

Akitivitas petani tembakau di Kabupaten Rembang.

Akitivitas petani tembakau di Kabupaten Rembang.

Rembang – Petani tembakau mempertanyakan kenapa tahun ini Pemerintah Kabupaten Rembang tidak mengalokasikan bantuan dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) kepada para petani tembakau.

Suwardi, seorang petani tembakau di Kecamatan Pamotan menjelaskan pada tahun – tahun sebelumnya, petani tembakau memperoleh bantuan yang bersumber anggaran DBHCHT. Tapi kabarnya selama tahun 2018 tidak mendapatkan. Hal itu sempat menjadi bahan perbincangan di kalangan petani tembakau.

“Ya gimana caranya kita para petani ini memperoleh bantuan, karena yang dibutuhkan juga banyak. Semoga Pemkab Rembang menindaklanjuti, “ ungkap Suwardi.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan sudah mendengar keluhan tersebut. Ia berjanji siap mengakomodir usulan petani tembakau, melalui APBD Perubahan tahun 2018. Namun pihaknya belum bisa menyebutkan secara rinci berapa angkanya, mengingat perlu menghitung lagi dan menyesuaikan dengan aturan penggunaan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau.

“Masih ada sisa yang akan kami anggarkan untuk bidang perkebunan, salah satunya untuk memenuhi kelompok tani tembakau. Misalnya mesin perajang dan alat pengolah lahan cultivator. Jadi jangan khawatir. Besarannya belum bisa kami sebutkan, tapi nanti di APBD Perubahan, “ terangnya.

Pada awalnya, Pemkab Rembang sejak mendekati akhir tahun 2017 sudah menyusun bantuan bagi petani tembakau selama 2018. Namun belakangan terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan 50 % DBHCHT untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional dan 50 % lainnya untuk mendanai program cukai, seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal.

Sebelumnya, komposisi pemakaian DBHCHT meliputi 50 % untuk mendukung program di industri rokok dan 50 % untuk program prioritas daerah, termasuk bidang kesehatan. Perubahan aturan tersebut mengakibatkan kegiatan yang sudah dibuat, harus menyesuaikan lagi. (MJ – 81).

1 Komentar

  1. pabrik baju di jogja

    Semoga segera mendapatkan perhatian pemerintah konveksi pakaian olahraga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *