Flash News
No posts found

Penyusutan Lahan Pertanian Mengkhawatirkan, Pemkab Ungkap Angkanya

Petani di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber memanen padi, belum lama ini.

Petani di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber memanen padi, belum lama ini.

Rembang – Pengurangan lahan pertanian karena terjadi alih fungsi lahan di Kabupaten Rembang, selama tahun 2017 mencapai 165 Hektar. Mayoritas untuk sarana perumahan, pertokoan dan pabrik.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan kalau kondisi tersebut dibiarkan tidak terkendali, maka akan sangat berbahaya bagi kelangsungan sektor pertanian dalam jangka panjang. Saat ini yang menjadi acuan adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Manakala ada bangunan yang menabrak zonasi RTRW, tidak akan diberi izin.

Pihaknya juga ingin memperkuat dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, sehingga lahan lestari benar – benar dapat dilindungi.

“Perlu ada pengaturan, biar lahan pertanian tidak semakin menyusut. Intinya lahan lestari supaya terjaga dari ancaman alih fungsi. Apalagi seiring dengan pergerakan ekonomi saat ini, “ ujarnya.

Abdul Hafidz menambahkan sebenarnya Undang – Undang telah mengatur keberadaan lahan lestari, tidak boleh dialihfungsikan. Dinas Pertanian Dan Pangan terus melakukan pemetaan secara rinci, berdasarkan RTRW. Namun langkah Pemkab juga harus didukung masyarakat pemilik tanah, karena banyak sekali lahan sawah dibuat perumahan secara perorangan, tanpa izin. Ia berharap keberhasilan mempertahankan lahan lestari, kelak dapat menjamin tercukupinya kebutuhan pangan di Kabupaten Rembang.

“Kita sadari masalah lahan lestari banyak dipengaruhi faktor eksternal, termasuk kebutuhan warga dalam hal perumahan. Setelah pemetaan, kami perintahkan dinas terkait juga menyosialisasikan ke tingkat bawah, “ imbuh Hafidz.

Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Rembang, Suratmin membeberkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau biasa disebut sawah lestari mencapai 37.339 Hektar. Pihaknya memberlakukan 3 langkah, guna melindungi sawah lestari.

“Yang pertama, mendata sawah lestari. Kemudian mengoptimalkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan memperketat perizinan sesuai rencana tata ruang wilayah, “ tandasnya. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *