Flash News
No posts found

Alasan Dibalik Pencopotan Tempat Kartu Identitas ASN

Tempat kartu identitas pun harus dicopot, guna menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Rembang.

Tempat kartu identitas pun harus dicopot, guna menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Rembang.

Rembang – Kalangan pegawai negeri di Kabupaten Rembang yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai melepaskan gantungan tempat kartu identitas yang terdapat tulisan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

Dulu sekolah SMA dan SMK Negeri ditangani Pemerintah Kabupaten, tetapi sekarang dikelola Pemerintah Provinsi. Praktis, guru, pegawai TU, dan kepala sekolah SMA/SMK N menjadi pegawai provinsi.

Kepala SMA N II Rembang, Sumarno mengatakan kartu identitas yang biasanya diselipkan di saku, dengan tulisan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi dilepas, guna menjamin netralitas pegawai.

“Ya untuk staf TU, maupun guru yang masih memakai tulisan itu, mohon dilepaskan dulu. Jadi kalau masyarakat tahu, biar nggak salah paham, “ kata Sumarno.

Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto mengatakan upaya inisiatif tersebut, agar pegawai negeri atau aparatur sipil negara tidak dianggap mendukung Ganjar Pranowo, calon gubernur Jawa Tengah incumbent. Mengingat jargon itu merupakan slogan pasangan Ganjar – Heru, saat mencalonkan diri pada Pilkada 2013 lalu. Meski sebenarnya belum ada ketentuan untuk mencopot.

“Slogan itu sebenarnya nggak disasar sich, cuman kalau seandainya pegawai tetap memakai tulisan slogan Mboten Korupsi – Mboten Ngapusi, jadi seperti menguntungkan salah satu calon, “ jelasnya.

Totok menambahkan berdasarkan Surat Edaran dari Pemprov Jawa Tengah, sasaran yang diprioritaskan adalah gambar Ganjar Pranowo, untuk sosialisasi taat pajak di dekat kantor Samsat, kemudian sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Jateng, maupun baliho Ganjar Pranowo di jalur Pantura perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Panwas Pemilu Kabupaten Rembang sudah menyurati instansi terkait, untuk melepas atau menutup gambar tersebut. Khusus baliho bergambar Ganjar di titik perbatasan antara kedua provinsi, sudah dicopot Senin malam.

“Semula kan ada surat edaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk melepas atau menutup gambar Ganjar Pranowo yang berisi sosialisasi. Ternyata tidak kunjung ditindaklanjuti. Maka kami mengirimkan surat desakan dan sekarang relatif sudah bersih. Termasuk di lokasi perbatasan Jawa Tengah – Jawa Timur, “ terangnya.

Menurut Totok, netralitas aparatur sipil negara menjelang Pilkada Jawa Tengah 27 Juni 2018 menjadi fokus perhatian lembaga pengawas. Jika mereka terbukti tidak netral, berdasarkan Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda Rp 12 Juta menanti. (MJ – 81).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *